niwarestaurant.com – Selama 10 tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur telah dipercepat, namun Presiden Jokowi menyoroti kurangnya sinkronisasi rencana kerja antara pemerintah daerah dan pusat. Meskipun pembangunan infrastruktur besar dilakukan oleh pemerintah pusat, namun koordinasi dengan pemerintah daerah terlihat kurang efektif.
Contohnya, pembangunan bendungan oleh pemerintah pusat sering tidak diikuti dengan pengembangan sistem irigasi oleh pemerintah daerah, sehingga manfaat infrastruktur tersebut tereduksi. Jokowi, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2024 di Jakarta, menyoroti bahwa dari target sekitar 60 bendungan yang direncanakan, kemungkinan realistis hingga akhir masa jabatannya hanya 54 bendungan yang akan selesai.
Di samping pembangunan bendungan, pembangunan jalan juga menjadi fokus penting dalam infrastruktur, dengan pembangunan total 7.800 kilometer jalan, termasuk 2.049 kilometer jalan tol dan 5.833 kilometer jalan nasional. Selain itu, pembangunan 25 pelabuhan baru dan 25 bandara baru juga telah dilakukan selama masa jabatan Presiden Jokowi.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pembangunan infrastruktur di tingkat pusat dan daerah. Sebagai contoh, pembangunan pelabuhan dan jalan tol sering tidak diikuti dengan pengembangan akses jalan oleh pemerintah daerah, yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang komprehensif. Jokowi menegaskan pentingnya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah agar infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan wilayah secara menyeluruh.